Peran Indonesia di Lembaga Internasional

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Sejingga Indonesia terlibat secara aktif dalam lembaga-lembaga internasional. Lembaga internasional atau organisasi internasional adalah organisasi tetap berdasarkan suatu persetujuan, kriteria, dan tujuan tertentu. Dalam lembaga-lembaga internasional, Indonesia menunjukkan peran aktifnya. Lembaga Internasional dimana Indonesia terlibat secara aktif pada Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), Association of South East Asian Nations (ASEAN), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), dan Perseriatan Bangsa Bangsa (PBB)

1. Konferensi Asia Afrika (KAA)

Konferensia Asia Afrika atau sering disebut dengan Konferensi Bandung yang anggotanya Negara-negara di

Asia dan Afrika. Mereka memiliki latar belakang sejarah yang sama, yaitu sebagai bangsa yangpernah terjajah. Sehingga timbul gagasan untuk menyatukan negara-negara Asia-Afrika. Dalam Konferensi Pancanegara di Kolombo tanggal 28 April 1954 hingga 2 Mei 1954, Mr. Ali Sastroamidjojo (Perdana Menteri Indonesia) menyampaikan gagasan tersebut. Gagasan ini pun mendapat sambutan baik. Negara-negara peserta konferensi Pancanegara adalah Indonesia, Pakistan, Myanmar, India, dan Sri Lanka. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu : Ali Sostroamidjojo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), U Nu (Myanmar), Mohammad Ali (Pakistan), dan Sir John Kotelawala (Srilanka)

a. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika pertama kali diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Negara peserta KAA adalah sebagai berikut :

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1.	Afganistan	11.	Jepang	21.	Siprus
2.	Arab Saudi	12.	Kamboja	22.	Sudan
3.	Burma	13.	Laos	23.	Suriah
4.	Ceylon	14.	Lebanon	24.	Thailand
5.	Republik Rakyat Tiongkok	15.	Liberia	25.	Turki
6.	Ethiopia	16.	Libya	26.	Republik Demokratik Vietnam
7.	India	17.	Mesir	27.	Negara Vietnam (Republik Vietnam)
8.	Indonesia	18.	Nepal	28.	Kerajaan Mutawakkilīyah Yaman
9.	Irak	19.	Pakistan	29.	Yordania
10.	Iran	20.	Pilipina	....	....

Pembukaan konferensi dilakukan oleh Presiden Soekarno. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dipilih sebagai ketua sidang dan Roeslan Abdoelgani dipilih sebagai sekjen. Sidang berlangsung selama satu minggu dan menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Isi Dasasila Bandung sebagai berikut:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan soal-soal dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara mandiri atau kolektif.
6. a) Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar. b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau& kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian hukum dan lain-lain, dengan cara damai.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Setelah berakhirnya KAA I, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. KAA berpengaruh besar terhadap dunia internasional, bahkan turut mendukung lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok.

b. Peran Indonesia dalam KAA

Dalam KAA Indonesia bertindak sebagai pemrakarsa sekaligus penyelenggara. Selain itu, beberapa jabatan vital dalam KAA dipegang oleh putraputra bangsa. Misalnya, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dipilih sebagai ketua sidang dan Roeslan Abdoelgani sebagai sekjen KAA.

2. Gerakan Non-Blok (GNB)

Organisasi Gerakan Non-Blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa perang dingin. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari negara-negara lain. Agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh Blok Barat maupun Blok Timur, didirikan organisasi Gerakan Non-Blok.

a. Perkembangan Gerakan Non-Blok

Dalam Dasasila Bandung dikemukakan tentang kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama internasional untuk keuntungan bersama dan perdamaian. Berdasarkan hasil Konferensi Asia Afrika tersebut, lahirlah organisasi Gerakan Non-Blok pada tanggal 1 September 1962. Gerakan Non-Blok diprakarsai oleh pemimpin-pemimpin negara merdeka, yaitu Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Presiden Kwame Nkrumah (Ghana), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Presiden Ir. Soekarno (Indonesia). Tujuan Gerakan Non-Blok dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran.
• Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang dingin.
• Membendung pengaruh negatif baik dari Blok Barat maupun Blok Timur ke negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.

Meskipun persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur telah berakhir, organisasi Gerakan Non-Blok tetap berjalan. Saat ini dunia dilanda masalah kesenjangan ekonomi dan tatanan dunia yang tidak adil. Permasalahan permasalahan tersebut berusaha diselesaikan oleh negara-negara yang tergabung dalam GNB.

b. Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Oleh karena itu, Indonesia berusaha menunjukkan peran serta dalam organisasi Gerakan Non-Blok. Peran serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu negara pemrakarsa.
2. Sebagai salah satu negara pengundang pada Konferensi Tingkat Tinggi GNB yang pertama.
3. Pernah menjadi ketua dan Penyelenggara GNB pada tahun 1992–1995. Pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT X GNB di Jakarta. Peserta yang menghadiri KTT X berjumlah 106 negara.
4. Presiden Soeharto merintis dibukanya kembali Dialog Utara Selatan yang telah lama mengalami pemutusan, yakni dalam KTT G-7 di Tokyo Jepang tahun 1993.
5. Indonesia selalu mengusulkan dalam KTT kemajuan Ekonomi, penghapusan penjajahan, dan kemurnia GNB tetap dipertahankan.
6. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya di GNB.

Daftar Pelaksanaan KTT GNB

No.	Tanggal	Negara tuan rumah	Kota penyelenggaraan
1	1–6 September 1961	Yugoslavia	Beograd
2	5–10 Oktober 1964	Republik Arab Bersatu	Kairo
3	8–10 September 1970	Zambia	Lusaka
4	5–9 September 1973	Aljazair	Algiers
5	16–19 Agustus 1976	Sri Lanka	Kolombo
6	3–9 September 1979	Kuba	Havana
7	7–12 Maret 1983	India	New Delhi
8	1–6 September 1986	Zimbabwe	Harare
9	4–7 September 1989	Yugoslavia	Beograd
10	1–6 September 1992	Indonesia	Jakarta
11	18–20 Oktober 1995	Kolombia	Cartagena de Indias
12	2–3 September 1998	Afrika Selatan	Durban
13	20–25 Februari 2003	Malaysia	Kuala Lumpur
14	15–16 September 2006	Kuba	Havana
15	11–16 Juli 2009	Mesir	Sharm el-Sheikh
16	26–31 Agustus 2012	Iran	Teheran
17	2015	Venezuela	Karakas

3. Association of South East Asian Nations (ASEAN)

a. Perkembangan ASEAN

Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8  Agustus 1967. Tokoh tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura), Tun Abdul Razak (Pejabat Perdana Menteri Malaysia), Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand), dan Narcisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina).

Pada tanggal 8 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN. Vietnam menjadi anggota ketujuh ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, pada tanggal 23 Juli 1997 Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN, disusul Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Negara baru, Timor Leste, yang dahulu merupakan sebuah provinsi di Indonesia hanya mendapatkan status pemerhati (observer) dalam ASEAN. ASEAN memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara;
2. meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB; serta
3. memelihara kerja sama bidang organisasi regional maupun internasional.

b. Peran Serta Indonesia dalam ASEAN

Indonesia menunjukkan peran aktif dalam ASEAN sejak masa pembentukannya. Indonesia berkeyakinan bahwa Asia Tenggara bisa berkembang menjadi kekuatan regional yang mandiri dan kuat. Peran Indonesia dalam ASEAN sebagai berikut:

1. Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.
2. Sebagai penyelenggara KTT I dan IX yaitu di Bali.
3. Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap, yaitu di Jakarta.
4. Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa atau negara.
5. Mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral, atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN).
6. Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk meredakan konflik di wilayah Kamboja.

Daftar Pelaksanaan KTT Asean

No.	Tanggal	Negara	Tuan rumah
1	23‒24 Februari 1976	Indonesia	Bali
2	4‒5 Agustus 1977	Malaysia	Kuala Lumpur
3	14‒15 Desember 1987	Filipina	Manila
4	27‒29 Januari 1992	Singapura	Singapura
5	14‒15 Desember 1995	Thailand	Bangkok
6	15‒16 Desember 1998	Vietnam	Hanoi
7	5‒6 November 2001	Brunei	Bandar Seri Begawan
8	4‒5 November 2002	Kamboja	Phnom Penh
9	7‒8 Oktober 2003	Indonesia	Bali
10	29‒30 November 2004	Laos	Vientiane
11	12‒14 Desember 2005	Malaysia	Kuala Lumpur
12	11‒14 Januari 2007	Filipina	Cebu
13	18‒22 November 2007	Singapura	Singapura
14	27 Februari-1 Maret 2009	Thailand	Cha Am, Hua Hin
15	23 Oktober 2009	Thailand	Cha Am, Hua Hin
16	8-9 April 2010	Vietnam	Hanoi
17	28-30 Oktober 2010	Vietnam	Hanoi
18	4-8 Mei 2011	Indonesia	Jakarta
19	17-19 November 2011	Indonesia	Bali
20	3-4 April 2012	Kamboja	Phnom Penh
21	17-20 November 2012	Kamboja	Phnom Penh
22	9 Oktober 2013	Brunei	Bandar Seri Begawan

4. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

a. Perkembangan APEC

Kerja sama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) merupakan kerja sama antarnegara di kawasan Asia Pasifik. Kerja sama APEC memiliki cakupan luas karena diikuti negara-negara maju dan berkembang. APEC berdiri pada bulan November 1989 di Canberra, Australia diprakarsai Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Ada dua belas negara pendiri APEC, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Korea, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991 APEC menerima anggota baru, yaitu Cina dan Hong Kong. Pada tahun 1993 APEC menerima Meksiko dan Papua New Guenia. Pada tahun 1994 APEC menerima Cile dan pada tahun 1998 menerima Peru, Rusia, serta Vietnam sebagai anggota baru.

Pada awal berdirinya, APEC bersifat nonkelembagaan karena negara-negara Asia Tenggara memiliki organisasi regional sendiri, yaitu ASEAN. Negara anggota ASEAN menghendaki APEC sebagai forum komunikasi dan konsultasi. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat dan Australia menginginkan APEC bersikap aktif. Negara-negara anggota APEC menyepakati keinginan tersebut. Hal ini diwujudkan pada tahun 1992 dalam pertemuan APEC ke-4 di Thailand. Pertemuan ini menetapkan pembentukan sekretariat tetap APEC berkedudukan di Singapura. APEC muncul sebagai organisasi bersama dengan tujuan antara lain:

• Menjadi tempat usaha negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang;
• Meningkatkan perdagangan dan investasi antaranggota;
• Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah; serta
• Mengurangi atau mengatasi sengketa ekonomi perdagangan.

b. Peran Serta Indonesia dalam APEC

Peran Indonesia dalam APEC antara lain adalah : Pada tahun 1989 Indonesia membantu terbentuknya APEC. Negara tempat penyelenggaraan pertemuan APEC menjadi ketua APEC. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC pada tanggal 5 November 1994, di Bogor. Pada saat yang sama Indonesia menjadi ketua Gerakan Non-Blok.

5. Perserikatan Bangsa-Bangsa

a. Perkembangan PBB

PBB didirikan di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945. Pendirian PBB dilakukan setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington. Sidang umum PBB pertama berlangsung pada tanggal 10 Januari 1946 di Church House, London. Sidang ini dihadiri wakil dari 51 negara. Pada tahun 1919–1946 terdapat sebuah organisasi yang mirip PBB. Organisasi ini bernama Liga Bangsa-Bangsa dan dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak berdiri pada tahun 1945–2007 jumlah anggota PBB mencapai 192 negara. Sekretaris Jenderal PBB sekarang bernama Ban Ki-Moon, berasal dari Korea Selatan. Ia menjabat sebagai sekretaris jenderal PBB sejak tanggal 1 Januari 2007. PBB memiliki enam organ utama sebagai berikut:

• 1) Sidang Umum PBB.
• 2) Dewan Keamanan PBB.
• 3) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
• 4) Dewan Perwalian PBB.
• 5) Sekretariat PBB.
• 6) Mahkamah Internasional.

b. Peran Indonesia dalam PBB

Indonesia memiliki peran besar dalam PBB. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan

PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2007–2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara. Pada proses pemungutan suara, Indonesia memperoleh 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Pemilihan ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB setelah periode 1974–1975 dan 1995–1996.

Sejak tanggal 1 Januari 2007 Indonesia diberi kehormatan bersama-sama dengan lima negara besar (Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia) dan sembilan negara lain untuk memutuskan upaya mengatasi konflik besar di berbagai negara. Salah satu keuntungan yang paling menonjol dari penunjukan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB adalah meningkat

Daftar Nama Sekjen PBB

No.	Nama	Asal negara	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Trygve Lie	Norwegia	2 Februari 1946	10 November 1952
2	Dag Hammarskjöld	Swedia	10 April 1953	18 September 1961
3	U Thant	Burma	30 November 1961	1 Januari 1972
4	Kurt Waldheim	Austria	1 Januari 1972	1 Januari 1982
5	Javier Pérez de Cuéllar	Peru	1 Januari 1982	1 January 1992
6	Boutros Boutros-Ghali	Mesir	1 Januari 1992	1 Januari 1997
7	Kofi Annan	Ghana	1 Januari 1997	1 Januari 2007
8	Ban Ki-moon	Korea Selatan	1 Januari 2007	Petahana